Karis/Karsu merupakan kartu identitas isteri/suami PNS.

    Dasar Penetapan Karis/Karsu:
    Keputusan Kepala BAKN Nomor 1158a tahun 1983

    Fungsi Karis/Karsu:

    • Sebagai bukti pendaftaran isteri/suami sah PNS
    • Sebagai lampiran surat pengantar permohonan pensiun, janda/duda
    • Untuk tertib administrasi kepegawaian

     
    Syarat-syarat yang harus dilampirkan untuk mendapatkan Karis/Karsu:

    1. Usul permintaan karis/Karsu dari instansi
    2. Laporan perkawinan pertama (LPP)/ Laporan perkawinan janda/duda
      • Mengisi LPP/LPJD, benar dan sah
      • LPP/LPJD ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan
      • Melampirkan salinan sah akta nikah/akta perkawinan
      • Bagi PNS yang mengisi LPJD harus melampirkan akta nikah/ akta cerai/ akta kematian
    3. Pas photo 3 X 4 sebanyak 2 lembar.
    4. Mengisi daftar keluarga (bagi PNS yang menikah sebelum berlakunya PP 10 Tahun 1983)
    5. Bagi PNS yang kehilangan Karis/Karsu untuk penggantian perlu melampirkan:
      • Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (asli)
      • Laporan perkawinan pertama (LPP) atau laporan perkawinan janda/duda
      • Pas photo terbaru ukuran 3 X 4 sebanyak 2 lembar

     
    Karis/Karsu berlaku selama yang bersangkutan menjadi isteri/suami sah dari PNS atau Pensiunan.