berakhlak bangga melayani bangsa

  •   Rabu, 30 November 2022

SELAMAT DATANG

Selamat Datang di Situsweb/ Website Resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus. Situsweb/ Website ini merupakan Implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Lanjut



MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat pelayanan merupakan bentuk legalitas yang memberikan hak kepada masyarakat pengguna layanan untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya

Lanjut



INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

PN Jakarta Pusat mendapatkan IKM 91.97% (skala 100%) atau 3.68(skala 4) pada Triwulan II Tahun 2022. Terimakasih atas penilaian yang anda berikan. Masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami.

Lanjut



INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PN Jakarta Pusat mendapatkan IPK 96.29% (skala 100%) atau 3.85(skala 4) pada Triwulan II Tahun 2022. Terimakasih atas penilaian yang anda berikan. Masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami.
 

Lanjut



SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Informasi alur proses dan penanganan perkara tersedia di Portal Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan dapat diakses secara online. Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui informasi tentang proses Perkara, Jadwal Sidang hingga Putusan.

Lanjut



e-RATERANG (ELEKTRONIK SURAT KETERANGAN)

Merupakan Media Elektronik dalam memberikan Pelayanan Permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri.

Lanjut



SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS)

Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) merupakan Sistem Informasi Penanganan Pengaduan yang dikelola oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

Lanjut



SP4N-LAPOR

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS).

Lanjut



DIREKTORI PUTUSAN

Direktori Putusan adalah Sistem Berbasis Situsweb/ Website yang dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempublikasikan Putusan Mahkamah Agung dan seluruh Putusan Pengadilan dari 4 (empat) lingkungan Peradilan baik tingkat Pertama maupun tingkat Banding di seluruh Indonesia.

Lanjut



MENDUKUNG FITUR AKSESIBILITAS BAGI PENGGUNA DIFABEL



Situsweb/ Website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus memiliki fitur Aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti Pengatur Ukuran Font, Kontras Warna, Konversi Teks ke Suara untuk membantu para Pencari Keadilan Khusus Difabel dalam mengambil informasi di Situsweb/ Website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus.  



PROFIL PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS IA KHUSUS
INTERNALISASI CORE VALUE ASN BERAHLAK DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS IA KHUSUS
SEMANGAT HYMNE MAHKAMAH AGUNG UNTUK MERAIH WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
JENIS-JENIS LAYANAN & INOVASI PTSP PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS I A KHUSUS
TUTORIAL CARA MENGETAHUI INFORMASI DENDA TILANG PADA SIPP PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.


Skip to content