Selasa, 2 Agustus 2022. Bertempat di Ruang Kerja Ketua, Lantai 4, Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus, Ketua, Bapak Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., mengikuti Rapat Kelompok Kerja Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata dengan Kelompok Kerja Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia secara Daring/…

Senin, 1 Agutustus 2022. Bertempat di Ruang Auditorium, Lantai 7, Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus, Ketua, Bapak Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., dengan didampingi oleh Wakil Ketua, Ibu Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H., memimpin Rapat Pembinaan dengan Bapak/ Ibu Hakim, Bapak/ Ibu Pejabat Struktural Kepaniteraan…

Bulan Sabit Tersenyum Ramah, Didampingi Bintang - Bintang Nan Indah Semoga Tahun ini Lebih Berkah, Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriyah.   Keluarga Besar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus mengucapkan : "Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriyah" Semoga di tahun ini seluruh umat…

Kebijakan Mutu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus berdasarkan Manual Mutu Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Nomor : TAPM.MM.01/Revisi 02/28 Maret 2022.

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tdak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian. Sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas…

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus Nomor : W10.U1/67/KP.00.3/VI/2022, ditetapkan Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus.

Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) merupakan Sistem Informasi Penanganan Pengaduan yang dikelola oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

Kompensasi bagi Pengguna Layanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus apabila mendapatkan Pelayanan tidak sesuai Standar Layanan.