Kamis, 28 Juli 2022. Bertempat di Ruang Rapat II Biro Hukum, Gedung Balaikota Blok G, Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Jakarta Pusat, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus, Ibu Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H., dengan didampingi oleh Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Ibu Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H., dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan, Ibu Evawani Syabrina, S.H., M.H., memenuhi Undangan Audiensi Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, dengan tetap memperhatikan dan menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.
Kegiatan Audiensi oleh Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta ini dipimpin oleh Bapak Yosa Sentana Gurmilang selaku Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta dengan didampingi oleh Ibu Ani Suryani selaku Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Pusat beserta Staf, terselenggara berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus, Nomor : W10.U1/333/KS.02/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, Perihal Permohonan Audiensi dalam rangka menjaring aspirasi dari masyarakat untuk peningkatan layanan dan kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus, sebagai tindaklanjut Sosialisasi Evaluasi Pelayanan Publik pada Kementerian/ Lembaga Khusus Tahun 2022 yang telah diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum beberapa waktu yang lalu.
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus, Ibu Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H., menyampaikan, tujuan Audiensi ini adalah sebagai wadah diskusi, tukar pikiran serta berbagi pengalaman dengan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta yang sudah lebih dulu menerapkan Mall Pelayanan Publik (MPP) pada layanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan yang sama, Ibu Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H., berharap setelah audiensi ini dilaksanakan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dengan cara pengintegrasian seluruh pelayanan publik dalam satu tempat.